KEBIJAKAN PERMERINTAH

 

Saya akan membahas mengenai kebijakan pemerintah mulai Periode 1966-1969 sampai periode pelita V. Pada periode 1966-1969 Pemerintah lebih memusatkan perhatian pada kebijakan mengenai proses perbaikan dan penghapusan semua unsur dari peniggalan pemerintahan orde lama yang mengandung unsur komunisme. Pada masa ini pemerintah berjuang untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi karena pemerintahan orde lama.

Pada periode pelita I perekonomiaan Indonesia sedang kurang baik, dimana Indonesia sedang mengalami tinggkat pengangguran yang tinggi. Sementara itu pemerintah menyempurnakan peraturan mengenai Tata Niaga bidang Eksport dan Import yang mendevaluasi mata uang rupiah terhadap dollar. Keadaan ini megakibatkan perekomonian kekurangan dana semetara itu perekonomian didesak untuk mendapatkan dana yang besar untuk investasi agar menambah lapangan pekerjaan.

Periode Pelita III Pemerintah membuat kkebijakan mengenai tata cara pelaksanaan eksport import dan lalu lintas devisa. Peraturan ini membuat kemudahan dalam pajak terhadap komodoti eksport dan menerapkan sistem devaluasi yaitu menurunkan nilai rupih terhadap dollar misalnya satu dollar seharusnya 7500 menjadi 9500, pemerintah melakukkan itu semua dengan harapan permintaan negara menjadi lebih banyak karena eksport meningkat dan nilai imortmenjadi lebih mahal karena nilai rupiah terhadap dollar melemah.

Pada Periode Pelita IV pemerintah menerapkan beberapa kebijakan diantarnya

kebijakan dalam meningkatkan eksport import non migas hal tersebut diatur dalam kebijakan INPRES No. 4 Tahun 1985.

Kebijakan dalam meningkatkan sektor swasta bidang eksport dan bidang penanaman modal yang diatur dalam PAKEM 6 mei 1986.

Kebijakan Devaluasi 1986 karena harga minyak dunia jatuh sehingga penerimaan pemerintah menurun, untuk meningkatkan penerimaan kembali pemerintah menerapkan sistem devaluasi mata uang rupiah terhadap dollar asing.

Kebijakan 25 oktober 1986 pemerintah membuat Kebijakan mengenai Deregulasi perdagangan, moneter, dan penanaman modal dimana bea masuk untuk komoditi bahan baku dan penolong diturunkan dari tarif normal, serta penerapan kebijaksanaan penanaman modal.

Kebijakan 15 Januari 1987 pemerintah membuat Kebijakan mengenai peningkatan efisiensi, inovasi dan produktivitas eksport pada sektor industri non migas.

Kebijakan 24 Desember 1987 (PAKDES) dimana pemerintah melakukan penataan ulang struktur bidang perekonomian.

Kebijakan 27 Oktober 1988 pemerintah membuat kebijakan deregulasi untuk meningkat dana yang dikumpulkan pasar modal untuk pembangunan.

Kebijakan 21 November 1988 (PAKNOV), Pemerintah melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan Laut.

Kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES), memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.

Pada Periode Pelita V Pemerintah lebih memfokuskan kepada pengawasan, pengendalian, dalam rangka menuju rencana pembangunan jangka panjang tahap kedua.

B. Kebijakan Moneter

Pemerintah melakukan beberapa kebijakan dalam bidang moneter melalui pengaturan tingkat suku bunga dan peredaran uang. Pemerintah melakukan kebijakan ini dengan melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan yaitu Bank Indonesia. Kebijakan Moneter dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu:

Kebijaksanaan Moneter dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Kebijaksanaan Moneter Kuantitatif Dijalankan dengan mengatur uang yang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kualitasnya.

Kebijaksanaan ini dijalankan dengan 3 cara, yaitu :

– Kebijaksanaan Fiskal, Penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar dunia untuk menggalakkan penanaman modal asing dan dalam negeri guna mendorong Investasi Dalam Negeri.

– Kebijaksanaannya mengenai Perkreditan untuk mendorong para eksportir kecil dan menengah, mendorong kemajuan pengusaha kecil atau ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK).

– Penyebaran Barang di Dalam Negeri.

2. Kebijaksanaan memindah pengeluaran Dalam kebijaksanaan menekan pengeluaran, pengeluaran para pelaku ekonomi diusahakan berkurang, maka dalam kebijaksanaan ini pengeluaran mereka tidak berkurang, hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian. Kebijaksanaan ini dilakukan secara paksa dan juga rangsangan.

kebijaksanaan dapat dilakukan secara paksa dengan cara:

a. Menekan tarif atau quota

b. Mengawasi pemakaian valuta asing,

Jika kebijaksanaan dilakukan secara Rangsangan :

a. Menciptakan rangsangan-rangsangan ekspor

b. Menstabilkan upah dan harga di dalam negeri

 c. Melakukan Devaluasi mata uang. Devaluasi adalah Suatu tindakan pemerintah dengan menaikkan nilai tukar mata uang Rupiah dan Dolar, devaluasi juga menyebabkan semakin banyak rupiah yang harus dikorbankan untuk mendapatkan satu unit dolar.

C. Kebijakan Fiskal

Pajak adalah Pungutan pemerintah kepada rakyat yang dapat dilakukan secara paksa atau sukarela dan hanya boleh dipunggut oleh petugas pajak, dimana pembayar akan mendapatka imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pajak di Indonesia telah menjadi salah satu pendapatan terbesar bagi Negara kita. Pajak juga dapat menjadi alat pengendali masyarakat. Misalnya karena pemerintah ingin mengurangi penggunaan mobil agar tidak terjadi kemacetan, maka pemerintah menaikan pajak mobil atau memberi pajak yang tinggi sehingga pembelikan mobil berkurang. Pajak juga dapat meratakan hasil distribusi pendapatan masyarakat, dengan tarif progesif dimana tarif pajak akan semakin tinggi bila pendapatan semakin besar, pemerintah mengharapkan adanya kesenjangan antara masyarakat, sehingga tidak ada yang lebih kaya atau lebih miskin. Walaupun menurut saya itu tidak efektif, karena pada dunia rill dengan adanya pajak yang kaya tambah kaya dan yang miskin tambah miskin. Pajak yang diperoleh masyarakat digunakkan untuk mendanai pembangunan negara. Pendanaannya akan diatur dalam APBN. Sedikit Info untuk yang ingin belajar pajak harus terus diupdate, karena pajak itu sifatnya dinamis bukan statis jadi pajak akan terus berubah seiring dengan perkembangan jaman.

Pajak terdiri atas beberapa jenis:

1. Pajak Regresif: Pajak yang besar kecilnya nilai yang harus dibayarkan, ditetapkan berbanding terbalik dengan besar pendapatan wajib pajak. Kebalikan pajak Progresif.

2. Pajak Sebanding: Pajak yang besar kecilnya sama untuk berbagai tingkat pendapatan.

3. Pajak Progresif: Pajak yang besar kecilnya ditetapkan searah dengan besarnya pendapatan wajib pajak, semakin tinggi pendapatan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan.

D. Kebijakan Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri

Kebijakan sektor luar negeri berhubungan dengan pengaturan pemerintah terhadap bea cukai import dan eksport, Relasi dengan negara lain. Seperti pendapatan yang diperoleh masyarakat luar negeri dari indonesia demikian sebaliknya.

 

Jika ingin COPAS harap cantumkan URL kami. Terima kasih sudah membaca dan Enjoy Reading!

Sumber:

http://dhinamunawaroh.blogspot.com/2011/05/kebijakan-pemerintah.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s