MENGAMEN ATAU MENODONG?

Keramaian kota Jakarta telah membuat banyak pihak memanfaatkannya sebagai aksi cari uang. Jika dilihat pertumbuhan jumlah pengamen dan anak jalanan semakin meningkat. Bahkan dalam beberapa kasus yang dijumpai, sekelompok anak SD mengamen setelah pulang sekolah. Bukan untuk membiayai hidup atau kebutuhan sekolah mereka, namun untuk ke warnet, membeli rokok dan hal-hal negatif lainnya yang menurut mereka keren. Tindakan ini kemudian berkembang bukan hanya pada mengamen, namun berubah menjadi gang atau kelompok anak jalanan.

Dalam kasus yang ditemui dilapangan sebutlah dalam sebuah Patas AC jurusan grogol. Banyak sekali ditemui kasus kelompok anak jalanan yang menjadikan mengamen sebagai alasan untuk meminta uang secara paksa. Bahkan, mereka sudah berani menentukan tarif. Sungguh luar biasa, kondisi keamanan di kota metropolitan ini. Jika dihitung, pendapatan mereka dalam sebulan bisa menyamai standar gaji “orang berdasi” yaitu sekitar Rp. 10 juta. Bayangkan saja, dalam satu hari mereka “meminta” para penumpang sebesar 2.000 dalam satu bus terdapat sekitar 50 penumpang. Jadi dalam satu kali putaran mereka sudah mendapat uang 100 ribu. Jika dalam sehari mereka mengunjungi 4 bus maka pengahasilan mereka dalam sehari 400.000 dan jika dikalkulasikan dalam bulanan. Pendapatan mereka sekitar Rp. 10 juta. Bagaimana mungkin pertumbuhan para pengamen jalanan tidak meningkat jika kalkulasi penghasilan mereka dalam sebulan lebih dari pada gaji orang kantoran.

Mirisnya kondisi transportasi umum di Jakarta, baik dari segi keamanan, manajemen, dan kondisi kendaraan membuat semakin mudahnya seseorang beralih profesi sebagai pengamen jalanan. Namun, sudahkan ada tindakan dari pemprov DKI Jakarta atas kasus ini?

Sejauh ini saya hanya melihat tindakan pemerintah yang sudah terlaksana adalah mengeluarkan peraturan yang tercatat dalam Perda DKI No. 11 tahun 1988 tentang ketertiban umum dan Perda DKI No. 8 tahun 2007 yang isinya berupa larangan untuk melakukan tindakan menggelandang, mengemis, dan menimbulkan gangguan terhadap kondisi di jalan raya. Selain itu pemerintah juga telah bekerja sama dengan pihak penertib lalu lintas dalam menghadapi tindakan yang melanggar perda tersebut. Namun, dalam praktiknya pengamen dan gelandangan masih dapat beroperasi dijalan raya, dan tempat-tempat umum.

Penulis sendiri berpendapat, dalam penanganan masalah pengamen dapat terlaksana dengan adanya kerja sama dengan berbagai pihak. Terutama antara pemerintah, pengamen, dan masyarakat. Pemerintah sebagai pengolah program, harus dapat mengatur dan membimbing para pengamen untuk berhenti. Hal tersebut dapat dilakukan secara halus maupun secara paksa. Sedangkan masyarakat sendiri dapat memberikan peran besar dalam mengurangi jumlah pengamen, karena sumber dari munculnya para pengamen adalah harapan dari masyarakat untuk memberi mereka uang secara cuma-cuma.

Dalam wawancaranya (Kompasiana, 2013), Jokowi sendiri menyatakan bahwa untuk mengatasi pengemis dan pengamen jalanan dapat dilakukan dengan proses yang cukup panjang dan membutuhkan dana yang besar. Sebut saja untuk memberikan modal kepada mereka dalam membuka usaha.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s